Bukti Pemotongan Pajak Dengan SKB & SKD

Gambar oleh Steve Buissinne dari Pixabay

        Bukti Pemotongan Pajak dengan SKB (Surat Keterangan Bebas) atau SKD (Surat Keterangan Domisili) haruskah dibuat? Pertanyaan ini mungkin sering menjadi pertanyaan buat sobat blogger yang berprofesi sebagai Tax Oficer pemula. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau 26 Serta Bentu Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau 26, pada pasal 4 ayat 3 berikut:


Disana jelas dikatakan bahwa Bukti pemotongan TETAP dibuat tidak ada pengecualian apapun. 

        Semoga informasi ini bermanfat buat teman-teman Tax Officer pemula. Thanks


Comments

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar yang positif untuk artikel ini

Popular posts from this blog

Input e-SPT PPh 21/26 NPWP Tidak Valid

Image
Gambar oleh William Iven dari Fixabay Salah satu problem pada saat menginput data pada e-SPT PPh 21/26 adalah NPWP tidak valid . Padahal NPWP yang kita masukkan sudah sesuai dengan yang tertera pada kartu NPWP. Nah sobat blogger, kalau sobat blogger mengalami hal demikian saya akan coba share solusinya disini. Problem NPWP tidak valid ini bisa disebabkan oleh dua hal sobat blogger, Kode KPP yang tertera pada kartu NPWP (3 angka depan pada 6 angka terakhir) belum terdaftar pada referensi aplikasi e-SPT PPh 21/26. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran wilayah KPP oleh Ditjen Pajak & belum terupdate pada aplikasi e-SPT. NPWP pernah direvisi karena struktur penomorannya salah atau tidak sesuai dengan peraturan DJP (PER 38/PJ/2013). Dan solusinya sobat blogger, untuk case no.1 sobat blogger bisa menambahkan kode KPP yang belum terdaftar pada aplikasi e-SPT PPh 21/26 tersebut. Caranya: Buka Menu Referensi pada aplikasi e-SPT PPh 21/26 Pilih Kode Pilih Kode KPP Klik Baru , lalu isi...
Read more

Metode Garis Lurus Penyusutan Aktiva Tetap Dan Pengaplikasiannya

Image
Gambar oleh Free-Photos dari Pixabay Setiap aktiva tetap (AT) yang dimiliki perusahaan mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) menurut akuntansi. Selama masa manfaatnya, aktiva tetap akan mengalami penurunan nilai dengan cara mengalokasikannya secara sistimatis kedalam biaya atau yang dikenal dengan istilah penyusutan/depresiasi. Penyusutan dapat dihitung dengan beberapa metode. Salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan adalah Metode Garis Lurus . Perusahaan tempat saya bekerja pun menggunakan metode ini. Penerapan  Metode Garis Lurus  sangat sederhana sobat blogger, yaitu dengan mengalokasikan biaya yang sama/tetap untuk masing-masing periode selama masa manfaat aktiva tetapnya. Pencatatan/pembukuan pengalokasian biaya penyusutan ini bisa dilakukan tiap bulan ataupun tiap tahun , tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Sebagai contoh: CV. MK membeli Komputer (PC) seharga Rp. 6.000.000,- , umur ekonomis 4 Tahun (Kelompok 1). Berapa biaya penyusutan t...
Read more